Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan ada kemungkinan penambahan badan setingkat kementerian di era presiden terpilih mendatang. Menurutnya, jika tidak bisa ditambah kementerian maka cara lainnya ditambah dengan pembentukan badan.
Kendati demikian, Budiman melanjutkan, pemerintahan Prabowo nanti bisa menambah jumlah badan, bukan kementerian, sehingga tidak perlu merubah undang-undang. Maka dari itu, ia memberikan sinyal jika kementerian Prabowo tidak akan berubah dan tetap 34
“Bisa saja (jumlah) kementerian tidak berubah, tapi ditambahin badan, kan begitu. Bisa saja dibentuk badan, misalnya kementerian atau kementeriannya direposisi, ada yang digabungkan, seperti itu. Kan ada nomenklatur baru bentuk kementerian yang ada dengan nomenklatur baru, yang lama dipindahkan dengan kementerian yang lain, atau dibentuk badan. Kalau sudah melewati batas institusi kementeriannya,” kata Budiman, Rabu (8/5/2024).
Lebih lanjut, terkait dengan jumlah kursi, menteri, Prabowo dan Gibran akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum. Namun, Budiman menegaskan, Prabowo ingin agar program strategis berjalan dengan cepat ketika dirinya menjabat.
“Misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota. Saya kira itu perlu tindakan yang sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat,” tuturnya.
“Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi, apa badan, begitu,” sambungnya.
Sebelumnya, wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman tidak menampik ada wacana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 41 kementerian.
“Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” kata Habiburokhman.
